Pandum Fraksi Persatuan Support OPD Kabupaten Pangandaran Memperbaiki dan Meningkatkan LKPJ APBD Tahun yang Akan Datang

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi Pesatuan memberikan support dan dorongan kepada organisasi perangkat daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten pangandaran agardapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang, " kata Miftah Mujahid SH, saat menyampaikan pandangan umum fraksi persatuan, atas penjelasan bupati pangandaran terhadaplaporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2021, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD pangandaran, Selasa (05/04/2022).

Disampaikannya bahwa, Sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerahsesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan telah disampaikannya  LKPJ ini, pelaksanaan tugas pengawasan dewan dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Baca juga: Dua Kandidat Bakal Calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Lulus Verifikasi

Pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektifitas,  produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama priode 2021yang lalu. 

Saran dan rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian yang disampaikan melalui pendapat dewan bertujuan demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemerintahan, " kata Miftah.

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

LKPJ ini adalah salah satu proses evaluasi dan penilaian serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sudah selayaknya jika penyusunan LKPJ tahun 2021 ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga memungkinkan pembahasan secara mendalam oleh dewan. 

*Jadi, berkenan dengan hal tersebut,  fraksi persatuan memberikan apresiasi kepada bupati pangandaran yang telah menyampaikan LKPJ tahun 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku!, " tandasnya.

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Lanjut Miftah, ada beberapa hal yang dianggap penting dalam menilai LKPJ bupati pangandaran tahun 2021, diantaranya yang menyangkut tiga materi dasar : Pertama penyelenggaraan urusan desentralisasi. Kedua tugas pembantuan, dan yang ketiga tugas umum pemerintahan. 

Dalam hal ini, kami menilai tiga materi ini merupakan penjabaran materi dalam hubungan dengan kebijakan pemerintahan daerah dan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. 

Baca juga: AWAS.... Berita HOAX, Ini Pernyataan Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran Masyarakat Harus Waspada

Fraksi Persatuan menilai; tiga materi pokok dalam LKPJ kabupaten pangandaran tahun 2021 inilah sebagai kebijakan pengeksekusi kebijakan - kebijakan dalam kebijakan tersebut, sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD, KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2021, " katanya.

Menurut Miftah, untuk mencermati hal ini sepatutnya kita  instropeksi bersama bahwa kebijakan umum pengelolaan anggaran kabupaten pangandarantahun anggaran 2021 sudah seharusnyalah berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan. 

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Paling Berpeluang jadi Presiden 2024-2029

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang. untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan.

Dalam hal ini, fraksi persatuan telah melakukan pengkajian terhadap LKPJ tahun 2021 dengan memberikan beberapa pandangan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan desentralisasi. hal ini mencakup beberapa aspek; 1) program dan kegiatan; 2) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan 3) permasalahan dan solusi, terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

Mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2021, Fraksi Persatuan memandang, program-program pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2021 telah menghasilkan sebuah konklusi keberhasilan yang harus ditingkatkan dan menyisakan beberapa catatan yang perlu diperbaiki, dikaji dan dilanjutkan.

Program dan kegiatan pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2021 merupakan eksekusi terhadap kebijakan umum pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. fraksi persatuan memandang, terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun 2021 masih menyisakan pekerjaan yang harus disikapi dan dilanjutkan secara serius pada tahun anggaran berikutnya, " jelas miftah.

Selanjutnya, kata Miftah, untuk mencermati capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, Fraksi Persatuan dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud perlu di tingkatkan lagi.

Baca juga: Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas

Namun demikian terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud.keadaan ekonomi global juga mempengaruhi keadaan internal laju pertumbuhan ekonomi kita yang bergerak pada tingkat persentase yang konservatif, kondisi riil yang dihadapi masyarakat terutama lapisan berpenghasilan rendah adalah semakin lemahnya kemampuan daya beli terkait pemenuhan konsumsi bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga perlu suatu langkah yang signifikan, komperhensif dan konkrit dalam rangka meningkatkan indeks pendapatan kapita masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan dengan upaya maximal dengan cara mendongkrak, mendorong, mengadvokasi, dan mempromosikan potensi ekonomi kerakyatan terutama sektor ekonomi real masyarakat seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif dan sektor penunjang lainnya.

Fraksi persatuanmendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD kabupaten pangandaran sebagai upaya memenuhi kebutuhan belanja rutin daerah terutama dari sektor PAD dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai salah satu daerah wisata yang memiliki potensi cukup menjanjikan.

Juga, hal penting yang telah dikaji oleh fraksi persatuan terhadap materi LKPJ tahun 2021 yaitu persoalan eksekusi terhadap besar anggaran yang direncanakan dengan realisasi kegiatan yang akan dicapai. 

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dalam proses pencapaian tujuan itulah sistem dan koordinasi harus terintegrasi secara utuh dan holistik yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

Fraksi Persatuan menilai, integrasi permanen antar lembaga di kabupaten pangandaran ini sebagai sebuah keharusan, demi pencapaian kinerja yang lebih efisien dan terukur.

Ya, karena tantangan pembangunan yang dihadapi langsung oleh masyarakat terkait program dan kegiatan pemerintah kabupaten pangandaranpada tahun 2021 ada beberapa konstelasi penting yaitu pendidikan, kesejahteraan sosial masyarakat, kesehatan,  keagamaan, infrastruktur, ekonomi, sumberdaya manusia, masih perlu pembenahan. 

Integrasi beberapa lembaga dan dinas terkait terhadap hal tersebut harus tetap menjadi prioritas. azas transparansi atau keterbukaan dalam program dan kegiatan tersebut kepada masyarakat kabupaten pangandaran merupakan hal mutlak.

Fokus pembangunan di kabupaten pangandaran masih menitik beratkan pada sektor fisik, pembangunan infra-struktur, dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPJ tahun 2021. hal ini dapat difahami karena kabupaten pangandaran termasuk daerah otonom baru sehingga mengindikasikan serapan terhadap anggaran masih harus terus diperbaiki. 

Baca juga: Gerakan Gerinda Provinsi Sumbar Dan Gerindra Pasaman

Pemerintah kabupaten pangandaran melalui organisasi perangkat daerah harus benar-benar menyusun strategi kebijakan agar seluruh anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fraksi Persatuan memberikan saran dan masukan agar realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyajian secara sistematis, terstruktur, rasional dan komprehensif.

Fraksi persatuan memandang program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPJ tahun 2021 perlu memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, dengan harapan agar tidak terjadi tumpang tindihnya penganggaran terhadap setiap program dan kegiatan di perencanaan pembangunan pada  waktu yang akan datang.

Akhirnya Fraksi Persatuan memandang LKPJ bupati pangandarantahun 2021 telah memenuhi aspek kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dari aspek sistimatik, ruang lingkup, materi maupun aspek substansi materi, yang harus tetap dipertahankan dalam penyusunan LKPJ tahun berikutnya. 

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi persatuan ini, kami memberikan support dan dorongan kepada organisasi perangkat daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten pangandaran agardapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang, " sebutnya. *** (Anton AS)

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pangandaran, 05 april 2022Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Fraksi Persatuan

Ketua, H. Asikin, S.ag. Sekertaris, Cecep Nurhidayat, S.Pd.i