Mestinya Meningkatkan PAD Selaras dengan Kepentingan Tanpa Menambah Beban Masyarakat

PANGANDARAN JAWA BARAT - Saya setuju bahwa kita harus meningkatkan PAD Pendapatan Asli Daerah, tapi PAD bukan segalanya. K

Baca juga: Pencapaian Target Vaksinasi Pemkab Pangandaran di Akhir Bulan September 2011 Sesuai Rencana

ebijakan yang baik tidak seharusnya mengorbankan masyarakat Pangandaran karena upaya meningkatkan PAD harus tetap selaras dengan kepentingan masyarakat tanpa menambah beban yang tidak semestinya, tapi cari solusi yang menguntungkan semua pihak "kata Jeje Wiradinata", di rumahnya saat dikonfirmasi terkait kebijakan Barier Gate Pangandaran, Sabtu 9 November 2024.

Disampaikannya bahwa, kebijakan barier gate di kawasan wisata yang hanya memberikan akses gratis kepada masyarakat di lima desa itu yakni Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan, ternyata menuai protes karena dinilai bisa merugikan desa-desa lain yang tidak termasuk dalam daftar.

Baca juga: Wagub Jabar Hadiri Pelantikan BPD Lingkup Kabupaten Pangandaran

Saya selalu menghormati kewenangan Pejabat Bupati (Pj) dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Namun, menjelang masa aktif kembali sebagai bupati, saya merasa perlu bertemu langsung dengan Pj Bupati untuk mempertimbangkan kemungkinan penundaan kebijakan ini.

Baca juga: Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, Msi Kunker Lanjutan ke Rao dan Sampaikan Harapan Besar

Menurut Jeje, kebijakan barier gate harus didasari analisis yang cermat untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat.

“Saya setuju bahwa kita harus meningkatkan PAD, tapi PAD bukan segalanya, karena kebijakan yang baik tidak seharusnya mengorbankan masyarakat Pangandaran "katanya".

Baca juga: Wabup Kabupaten Pangandaran Serahkan 641 Sertifikat Tanah

Jeje menegaskan, upaya meningkatkan PAD harus tetap selaras dengan kepentingan masyarakat, tanpa menambah beban yang tidak semestinya, tapi cari solusi yang menguntungkan semua pihak. 

“Saya mengusulkan perbaikan sistem agar kebocoran PAD dapat dicegah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan yang adil dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut "tuturnya".

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Jeje pun mencontohkan Bali. Di mana, di sana tidak ada biaya masuk, tetapi PAD tetap terjaga. Itu yang menjadi target jangka panjang di Kabupaten Pangandaran.

“Mengapa saya harus ikut campur terlibat dalam isu ini. Karena tanggungjawab itu ada pada saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama masa jabatan saya "tegasnya".

Saya kan berkomitmen 
untuk selalu mengayomi, melindungi kepentingan masyarakat dan mari kita cari solusi yang seimbang demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran "ujarnya". (Dede Ichsan)