Aktivis Milenial Nasional Mengecam Bank Dunia dan Minta Menlu Bersikap Tegas

BOGOR JAWA BARAT - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen dianggap terlalu mencampuri program kampanye yang telah diskemakan oleh pemerintah, Selasa  (27/02/2024).

Rafli Maulana, aktivis muda menilai agar Satu Kehkonan menghormati penghitungan suara Pilpres 2024 yang masih dijalankan KPU.

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Persatuan atas Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap 7 Raperda

"Saya menilai Satu Kehkonen terlalu ikut campur yang sejatinya urusan ini tidak perlu dicampuri karena masih bersifat politis, program itu kan hanya program kampanye yang mana itu belum dijalankan oleh pemilik program, ya karena karena perhitungan sah oleh KPU belum ditetapkan, " kata Rafli (01/032024).

Ia juga menegaskan agar IMF menyetop intervensi yang sudah dilakukan sejak lama terhadap Indonesia.

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

"Intervensi IMF terhadap Indonesia sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Jika kita membuka buku sejarah, maka bukan kali ini saja IMF melakukan hal tersebut. Sejak kemerdekaan, IMF beberapa kali ikut campur urusan Indonesia dan terkadang menimbulkan konflik dan jejak berdarah "katanya",

Selain itu, pria yang juga mantan Presiden Mahasiswa Untirta mempertanyakan mengapa bank dunia selalu ikut campur urusan domestik negara Indonesia. 

Baca juga: Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

"Dari batasan tupoksinya sebagai wakil Bank dunia, menurutnya, mengomentari program kampanye salah seorang capres yang masih berkontestasi "itu bentuk arogansi yang secara gegabah telah mencampuri urusan politik Indonesia "ucapnya",

Rafli juga meminta Menteri Luar Negeri untuk bersikap tegas terhadap pernyataan Satu Kehkonen tersebut.

Baca juga: Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik

"Disamping itu, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri sejatinya harus lebih tegas lagi kepada Bank Dunia, karena secara tidak langsung Bank Dunia menganggap Indonesia bisa di dikte dan bisa diatur olehnya. 

Negara kita adalah negara berdaulat penuh, kuat dan berdikari, Indonesia selalu memiliki peran besar dalam sejarah perlawanan terbukti bagaimana pada saat itu Bung Karno, berani melawan IMF "ujar Rafli dalam keterangan tertulisnya". (Resky P)

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda