Sektor Maritim Era Jokowi Mandek, Ono: Banyak Peraturan Ditolak Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono sepakat dengan kritikan dari calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek karena pemerintah tak serius. 

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait. 

Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Maju

"Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat, " ungkap Ono kepada kepada beberapa awak media, Selasa 28 November 2023. 

Ono melanjutkan, dari mulai pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas, semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat. 

Baca juga: Pansus VII DPRD Pangandaran Usulkan 6 Raperda untuk Ditetapkan jadi Perda

Selain itu, sambung Ono, Program penanggakapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan. 

"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang dipastikan akan menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi sampai sasaran, manfaat dan keuntungan pun berbasis rakyat Indonesia, " tegas Ono. 

Baca juga: KBRI di Kuala Lumpur Lakukan Investigasi Terkait Dugaan Penghinaan Raja Malaysia di Medsos

Sebelumnya, Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan, mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, lantaran tak ada niat serius dari pemerintah. Ganjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.

"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based, " kata Ganjar, di Jakarta, belum lama ini. 

Baca juga: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Akui Chanel Youtubenya Sebagai Pencitraan

Dia mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung.

"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" katanya. (Nurfahmi)

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Kerja tentang 7 Raperda Kab. Pangandaran Tahun 2021