Berita Bohong Jadi Bisnis Petualang Politik dan Oknum Jurnalis

BREBES JAWA TENGAH - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan pada 25 September 2024, ruang digital kerap dijadikan sebagai ladang subur tumbuhnya peredaran berita hoaks, bahkan, hoaks kerap dijadikan senjata tim sukses untuk menyerang lawan politiknya.

Baca juga: Panitia Khusus VI DPRD Usulkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Jadi Perda

Berita bohong yang muncul di medsos itu disengaja, artinya dengan sadar ingin mengacaukan dunia digital. Tentu tendensinya beragam kepentingan dan tujuannya. Sebenarnya berita hoaks itu tidak lepas dari persoalan kita termasuk pada moment Pilkada 2024. Niat pembuat berita bohong acuannya menarik perhatian atau sebuah niatan mediasi untuk mencapai terjadinya nominal.

Pada peristiwa pemilihan kepala daerah nominalnya bisa besar, yang mana  memunculkan berbagai teori para petualang politik ataupun pemburu isu untuk meraih keuntungan secara sepihak. 

Baca juga: Pengamat Politik Firman Manan: Kasus Artaria Dahlan Tak Akan Turunkan Elektabilitas PDIP

Menjadi perhatian serius kala hembusan isu berita bohong terjadi, melalui berbagai macam cara diatur agar keberadaan isu tersebut seakan-akan menjadi nyata dimata masyarakat yang notabene mempunyai hak sebagai pemilih.

Menurut Setiawan Wibisono S.TH ( Tim Ses Bacalon Bupati bidang Intelektual dan strategi ) mengatakan, "penyebaran konten hoaks itu akan memunculkan kerawanan baru untuk pihak yang lain, juga bisa melahirkan narasi-narasi sesuai selera penyebar hoaks. 

Baca juga: Tony Rosyid: Pilihan Terbaik Jokowi adalah Mendukung Anies

Sebenarnya tidak hanya akun pasangan calon atau tim sukses, tetapi orang lain juga bisa merekayasa dengan mudahnya supaya terjadi berita yang menyesatkan publik". 
Sudah menjadi resiko ketika berita hoaks itu muncul, tergantung bagaimana si kandidat menyikapinya. 

Wahyu Surya Gading SH mengatakan, untuk menyikapi dampak berita bohong, pihaknya 
melakukan Blow-up narasi isu positif juga jalur-jalur hukum yang tersedia dalam aturan hukum Republik Indonesia. 

Baca juga: Pansus VII DPRD Pangandaran Usulkan 6 Raperda untuk Ditetapkan jadi Perda

Saat ini masyarakat perlu berhati-hati apabila menerima informasi atau berita. “Jadi, ini sesuatu yang harus kita lakukan pada publik bahwa kita ingin membersihkan dunia medsos ini untuk kebaikan kita semuanya supaya kita ini tidak termakan oleh penyakit yang disebut dengan infodemic atau tsunami informasi "katanya". Senin (05/08/2024).

Tambah Wahyu, saya mnghimbau agar kaum intelktual media untuk bijak dalam membuat isu agar masyarakat mendapatkan informasi yang bersih dan menyehatkan, apalagi dalam Pilkada 2024. "Hendaknya sebuah informasi melalui proses ketentuan jurnalis yang benar. Saat menyebutkan nama dan foto pigur tidak untuk kepentingan sepihak, sebab dampaknya dapat merugikan diri sendiri, akun serta medianya. Buatlah narasi pemberitaan yang sesuai dengan fakta di lapangan "ujarnya". (Brow)

Baca juga: AWAS.... Berita HOAX, Ini Pernyataan Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran Masyarakat Harus Waspada